dinas keuangan daerah. Kepala Dinas. dinas keuangan daerah

2. Merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah. Biaya sarana dan prasarana (rumah jabatan) c. 12. Penulis menyadariKedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut: a. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah , Kompetensi Sumberdaya Manusia Dan Sarana Prasarana Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Dinas Sosial Kabupaten Bantaeng. 2. D. 726. Penatausahaan Keuangan Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri. "Susunan keanggotaan sebagaimana. 05 Persediaan obat-obatan. Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah oleh kepala daerah dilaksanakan oleh. Analis Keuangan Pusat dan Daerah mempunyai fungsi: (a) perencanaan programkegiatan dan anggaran di bagian keuangan dan aset; (b) pengelolaan dan penatausahaan keuangan dan aset Badan; (c) penyiapan bahan fasilitas pelaksanaan urusan keuangan dan aset; (d) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Sekretaris Dinas sesuai tugas dan fungsinya. Pengawasan ini bertujuan agar fasilitas kendaraan dinas pada dinas Pekerjaan Umum dapat dimanfaatkan dengan sebaik. Pengelolaan kinerja keuangan kabupaten Gowa meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (W DP). 1. AKSI. 9 2. Laporan Keuangan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 – Audited Catatan atas Laporan Keuangan Hal. Kinerja keuangan pada saat COVID-19 mengalami perbaikan dilihat dariKeuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri membantah anggapan bahwa proses penyidikan terhadap dugaan kasus korupsi di lingkungan. Keuangan Daerah Keuangan daerah merupakan elemen penting bagi kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah. Dinas Daerah menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum, serta pembinaan pelaksanaan tugas. go. , CSRS. Badan Keuangan Daerah sebelumnya adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan. Mataram No. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD); 4. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah/Bappeda. BAB II PENGERTIAN INDIKATOR KINERJASumber pendapatan daerah terdiri atas sumber-sumber keuangan, sebagai berikut: Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lainnya. 2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Tabel 5. Tugas badan meliputi: Melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah; Melaksanakan pengelolaan anggaran daerah dan fungsi akuntansi keuangan daerah; Melaksanakan fungsi akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan daerah; Membantu pengelolaan. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat IPKD adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. UU No. 6 3. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan. Daerah; g. keuda . Catatan ini merupakan bagian keempat dari tulisan “DPPKAD”, yang sebelumnya telah membahas pembentukan organisasi perangkat daerah dengan nomenklatur DPPKAD, DPPKBMD, Badan Keuangan. Badan Keuangan Daerah menyebabkan jumlah sarana kerja dan alat tulis kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset menjadi lebih besar. Penyusunan Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah dan Daerah e-Bendahara. Bupati. Laporan Kinerja PDAB Tirtatama DIY Tahun 2022. Dinas Pem-bangunan (BPKP) telah me- Lingkungan Hidup Kabupaten Tolitoli ngembangkan sistem aplikasi komputer merupakan salah satu Organisasi yang dapat mengolah data transaksi Perangkat. Peraturan pelaksanaan dari PP ini harus ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini. 1. Keuangan Tahunan Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Prabumulih”, maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh Sarjana S-1 prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. , MH bersama Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rachdy, SE menerima penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2022 yang bertempat di Kantor BPK Perwakilan Jawa. Nelson Pomalingo, M. 490,41 M: 89. penyusunan kebijakan teknis lingkup bidang keuangan Unit Substansi pengelolaan keuangan dan aset; b. 2. Nuryamin, Sufri. Fungsi: Melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka tugas desentralisasi dan dekonsentrasi dibidang keuangan daerah 1 Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah 2 Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD 3 Pengelolaan pajak daerah, retribusi, dan pendapatan lain-lain 4 Melaksanakan pembinaan. id Abstract: This study is aimed for determaining the financial. A. langsung dengan kebijakan keuangan, pemerintah daerah harus mengoptimalkan anggaran secara efisien dan efektif, yang menjadi permasalahan adalah bagaimana tingkat efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset (DPKPA) Kabupaten Minahasa Selatan. Laporan Operasional, Laporan Peruahan Ekuitas, Catatan atas Laporan Keuangan, catatan atas. ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 94 ayat (1) Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta,perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset. Objek penelitian ini adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (P PKAD) Kotamobagu. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 645,099,475,742 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 2,704,873,800 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 14,102,414,453. ANALISIS PENGELOLAAN ASET TETAP DAN PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH PADA BADA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MALANG. 01. tri anto. Remang Ketike, R. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 3. Analisis yang digunakanuntuk menganalisis Kinerja Keuangan Daerah adalah dengan menghitung rasio kemandirian, rasio derajat. GUNADI. Roni Sampir, S. E. Data yang disajikan dalam publikasi ini memuat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (realisasi APBD) Pemerintah Provinsi tahun. Hal ini dimaksudkan agar supaya memudahkan dalam hal pengelolaan aset daerah secara efisien dan efektif serta. See full list on mbizmarket. com. 2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta. Peningkatan kualitas laporan keuangan dilihat dari peningkatan nilai Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah. (2021). 000 Penginapan 79 Oh 400. Dengan terbitnya SAP selain untuk mewujudkan good governance juga merupakan pedoman pelaporan keuangan daerah. Pasal 2. id Abstract: This study is aimed for determaining the financial performance at Pada tahun 2009 terdapat penataan kelembagaan instansi pemerintah daerah, salah satunya BPKD (Badan Pengelolaan Keuangan Daerah) yang bertugas mengelola keuangan daerah kota Yogyakarta dan KPPD (Kantor Pelayanan Pajak Daerah) yang bertugas mengelola Pendapatan Pajak Daerah digabung menjadi satu yaitu DPDPK (Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan. PERMASALAHAN Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana asas-asas pengelolaan administrasi keuangan. Penelitian serupa. 4 Pekerjaan pada Dinas Pengairan Aceh yang belum dibayarkan sampai dengan TA 2021. Jl. 03. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) memiliki peran sangat penting. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo Alamat: Jl. Bapak Drs. Jl. Selain ruang lingkup, ada beberapa prinsip keuangan daerah yang perlu diterapkan. Lintas Sumatera informasi (Dishubkominfo) Dinas Pasar Pertamanan dan 3 Kelurahan Kupang Pengembangan Tata Kota Dinas Kependudukan dan Catatan 4 Jl. Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. 2. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas secretariat, bidang-bidang, UPTD dan kelompok. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan Pemerintahan Bidang Keuangan, Sub Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan. Pangkalpinang-- Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membuat terobosan baru untuk mempermudah wajib pajak, dengan membuat loket “Loket Khusus” pengesahan pajak satu tahun. Tugas Dan Fungsi Sekretariat: 1. (DIPENDA), lalu berubah nama menjadi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD), selanjutnya berubah lagi menjadi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. si. 34 Tahun 2011 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Dinas­ Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lernbaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2011 Nornor 34 Seri D. 000,00 merugikan keuangan daerah; dan 14. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta. Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi. Fungsi. Informasi Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD Tahun 2022. Populasi dalam penelitian ini meliputi seluruh pemerintah daerah bak pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2012-2017. 775. Dinas PPKAD dipilih sebagai objek karena sebagai badan atau instansi yang mengelolah keuangan daerah baik itu pendapatan maupun belanja serta dinas PPKAD menyajikan laporan secara umum dari Pemerintah. pengelolaan manajemen aset daerah itu sendiri Oleh karena itu, fokus dalam penelitian ini adalah “Strategi Manajemen Aset Daerah Di Kabupaten Serang”. Sejarah Umum Untuk melaksanakan ketentuan pasal-pasal 151 Peraturan Daerah (Perda) No 10 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Provinsi DKI membentuk Badan Pengelola Keuangan. Previous. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sintang dalam hal ini Bidang Aset sebagai pembantu pengelola Barang Daerah yang mengkoordinirKeuangan Daerah; 23. id. Kata Kunci : Realisasi Anggaran,APBD, Prinsip Anggaran Berbasis Kinerja, 1. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) (PP No. Kepala Badan/Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota sesuai daerah terlampir Sebagai salah satu upaya Pemerintah Pusat dalam mendukung peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah, Kementerian. Unduh. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. di daerah, dan kebutuhan pembangunan daerah. Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005. Daerah 1. Hal : Undangan Bimbingan Teknis Keuangan Daerah Online Tahap 1 Yth. E, M. Struktur Organisasi dan Jumlah PNS download disini. SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH - JDIH BPK RIDokumen ini berisi pedoman sistem akuntansi pemerintah daerah yang mencakup akuntansi pendapatan, beban, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, dan ekuitas. Asisten Pemerintahan dan Kesejaheraan Rakyat Drs. 1. Untuk biaya rumah jabatan, kendaraan dinas, serta biaya operasional dibebankan kepada Anggaran Pendapatan. Gji Dinas Keuangan Dalam Rangka Hut Ri Ke-77 Tingkat Kabupaten. Transparansi Keuangan. Surat Ketetapan Retribusi (SKR) merupakan dokumen yang dibuat oleh Pengguna Anggaran/Pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan Retribusi atas. 2. Peraturan. Keuangan Daerah; 14. Kemampuan Keuangan Daerah di Kota Jambi Dalam Melaksanakan Otonomi [email protected] tentang Susunan Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 3. Analisis Kinerja Keuangan Serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2008-2012). Badan Keuangan dan Asset Daerah 2022 Soft Copy 1 tahun 05-07-2023 4 APBD SEBELUM PERUBAHAN TA. A. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah 4. 1 BAB I PENDAHULUAN 1. bogorkab. , Made, A. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan Pajak Daerah atas Wajib Pajak. Nama Barang Saldo Awal 1 Januari 2012 Mutasi/Perubahan 1 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012 Saldo Akhir 31. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah 16 Februari 3602 | Berkala | Laporan Keuangan | Pemerintah Kota Tangerang Selatan: Lihat: 418: RKA T. Keuangan Daerah, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat selaku Pengguna Anggaran berkewajiban menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan. Lokasi kegiatan penyusunan laporan keuangan perangkat daerah adalah di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal F. 04 Tahun 2015 ANALISIS KINERJA BELANJA DAERAH DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN PADA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH DI KOTA KOTAMOBAGU 1Harry Al Makka, 2David P. Badan Daerah Kota Depok; 1. Sekretariat terdiri atas : a) Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian; dan b) Kelompok Jabatan Fungsional 3. , CA. aset tetap pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010. Melalui Peraturan Pemerintah tersebut, dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah segala kegiatan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga pengawasan keuangan daerah. 2016. . Dana Perimbangan, meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Daerah. 3 Visi dan Misi Badan Keuangan Daerah (BKUD) 1. Liputan6. Kami menyadari bahwa Laporan Keuangan Tahunan ini, masil1 belumKUNINGAN-Bupati Kuningan H. blogspot. Melaksankaan urusan tata usaha perjalanan dinas f. Menghitung indeks kemandirian fiskal daerah dengan formula yang dikembangkan Hunter (1977). 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. Teknik Penentuan Non Probability Sampling dengan Proposive Sampling Adapun kriteria responden dalam penelitian ini adalah pegawai yang melaksanakan ungsi akuntansi/tata usahaKEPBUP TENTANG PENUNJUKAN KEPALA BKD SEBAGAI PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD) PEMDA KAB. Unit Pengelola Dokumen Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta (UPDAK) 021 5662345-Jl. Data keuangan Pemerintah Provinsi bersumber dari data administrasi Direktorat Evaluasi dan Sistem Informasi, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Kementerian Keuangan. Pengaduan dan Aspirasi. Perangkat Daerah yang terdiri dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Sekretariat Daerah dan Kantor Komunukasi dan Informasi. Kantor. 4. Hemeto, ST, M. Dinas daerah adalah unsur pelaksana pemerintah daerah. Khusus yang menyangkut peran akuntansi di SKPKD, ada dua fungsi yang dijalankan oleh SKPKD, yaitu:. Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis pada Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan/Kas, Bidang Akuntansi dan Pelaporan, dan Bidang Aset Kabupaten Asahan. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Utama. 1. 6. Melaksanakan tugas laian ayng diberikan oleh. go. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA. Dinas-Dinas Kabupaten Aceh Selatan merupakan salah satu instansi yang melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah. 12 Nov. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan. KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 59 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu mengatur mengenai Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan. Penyusunan laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Hamdani Harahap, Nina Siti Salmaniah Siregar.